Pemindaian LJUN Libatkan 36 Petugas

Proses pemindaian lembar jawaban ujian nasional (UN) tingkat SMP di Kalimantan Timur melibatkan 36 petugas. Menurut anggota tim teknis pemindaian lembar jawaban UN SMP Dinas Pendidikan Kaltim, Nuri Faturahman, proses pemindaian lembar jawaban UN SMP ini melibatkan 36 petugas, baik dari Kantor Dinas Pendidikan Kaltim sendiri maupun tenaga dari luar, yang dibagi dalam tiga shift. Setiap shift terbagi 12 petugas dan dilakukan selama 24 jam, demikian ungkapnyapada hari Jumat (26/4/2013).

Sebelum dilakukan pemindaian ke komputer, lembar jawaban itu terlebih dahulu kata Nuri Faturahman dipilah berdasarkan bidang studi.

Tipisnya kertas lembar jawaban itu, lanjut dia, tidak mengganggu proses pemindaian tersebut.

"Hanya prosesnya yang sedikit lambat sebab jika dipaksakan kami khawatirkan kertasnya akan sobek. Tetapi secara umum, pelaksanaan pemindaian lembar jawaban itu berjalan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti," kata Nuri Faturahman.

Hingga saat ini lanjut Nuri Faturahman, sudah 70 persen lembar jawaban UN untuk SMP masuk ke proses pemindaian di Kantor Dinas Pendidikan Kaltim.

"Dari 14 kabupaten/kota sudah sekitar 70 persen lembar jawaban telah didistribusikan di Kantor Dinas Pendidikan Kaltim untuk selanjutnya dilakukan pemindaian dan kami optimistis besok (Sabtu) seluruh lembar jawaban sudah masuk," katanya.

"Seperti pada distribusi soal UN, pengembalian lembar jawaban yang akan dipindai juga dilakukan dengan pengawalan ketat, baik dari pengawas, petugas dinas pendidikan maupun kepolisian. Kemudian, pada proses pemindaian juga diawasi ketat," ungkap Nuri Faturahman.

Dia menjamin, tidak akan terjadi kebocoran saat proses pemindaian tersebut. "Tidak mungkin terjadi kebocoran, misalnya ada oknum yang mengubah lembar jawaban itu sebab waktunya sangat sempit. Selama ini, tidak pernah terjadi kebocoran pada proses pemindaian tersebut sebab memang tidak mungkin bisa dilakukan karena setiap petugas harus menyelesaikan ribuan lembar jawaban," kata Nuri Faturahman.

Setelah lembar jawaban tersebut dipindai ke komputer selanjutnya akan dikirim ke Jakarta untuk proses penilaian.

"Tugas kamis hanya melakukan pemindaian sementara penilaian dilakukan di Jakarta. Pemindaian di Kantor Dinas Pendidikan Kaltim hanya untuk tingkat SMP sementara SMA dan sederajat dilakukan oleh pihak Universitas Mulawarman," ungkap Nuri Faturahman.

Ujian Nasional tingkat SMP di Provinsi Kaltim diikuti 55.376 peserta dengan 820 sekolah penyelenggara.

Sementara itu di ibukota Jakarta, sekembalinya Auditor dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari daerah-daerah, selanjutnya mereka akan bergantian tugas dengan auditor yang bertugas untuk mengawasi pemindaian lembar jawaban UN (LJUN) yang akan berangkat hari ini juga. Mereka akan bertugas selama 4-5 hari hingga pemindaian selesai.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Hindun Basri Purba, mengatakan Itjen Kemdikbud melakukan pemantauan UN di lapangan untuk UN SMA dan SMP. Sebanyak 90 orang disebar di 33 provinsi di Indonesia untuk memantau distribusi soal UN hingga berlangsungnya penyelenggaraan UN. “Auditor kembali tanggal 26. Kemudian akan datang lagi 85 orang ke-33 provinsi untuk memantau pemindaian di dinas dan provinsi,” katanya saat jumpa pers di Gedung C Kemdikbud, Jakarta, (26/4).

Sebagai info bahwa pemindaian LJUN dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi. Pemindaian SMP/MTs, SMPLB, Program Paket A/Ula, dan Program Paket B/Wustha oleh Dinas Pendidikan Provinsi dijadwalkan 22 April-10 Mei 2013 demikian seperti dijelaskan prosedur operasional standar UN 2013.

Sumber: Kompas

Read more

Kelulusan UN Tak Ditentukan Kualitas Naskah Soal

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Musyahrim menegaskan, kelulusan ujian nasional (UN) tidak ditentukan penggandaan soal terkait keterlambatan distribusi, tetapi berdasarkan hasil usaha dari siswa sendiri. Menurutnya lulus itu bukan karena ada soal yang difotokopi atau digandakan, tetapi murni dari hasil anak itu sendiri dalam menjawab soal-soal yang memenuhi kriteria kelulusan.

Ujian nasional (UN) menurut Musyahrim, merupakan sebuah proses dalam dunia pendidikan. Penilaian dari hasil UN itu menjadi barometer keberhasilan siswa dalam menjawab soal yang diujikan.

"Tentunya, semua pihak apakah itu wali kota, kepala dinas, kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa mengharapkan semua lulus. Tetapi, tidak boleh kita menentukan kelulusan itu hanya karena ada permasalahan," ujarnya.

Misalnya, kata dia, dari 100 peserta itu, kemudian dua orang yang tidak lulus, apakah itu disebabkan oleh soal yang difotokopi atau karena terganggu oleh penundaan pelaksanaan UN.

"Kalau memang dari 100 peserta lantas yang lulus hanya dua orang, itu yang kita evaluasi dan nanti dilihat dari lembar kerjanya. Jadi, kita harus menyadari bahwa ujian itu melalui proses dan berjalan sesuai tata aturan," ujar Musyahrim.

Masalah hasilnya, katanya, itu akan terlihat di lembar kerjanya dan tidak bisa kita mengklaim harus lulus 100 persen. "Kalau memang tidak lulus, tidak boleh diluluskan," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang meminta kompensasi kelulusan 100 persen akibat tertundanya pelaksanaan UN di daerah itu.

"Tertundanya pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK di beberapa provinsi, termasuk di Kota Samarinda, mengakibatkan ribuan peserta UN menjadi resah dan tentunya kondisi tersebut secara psikologis mengganggu para siswa dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kekhawatiran hasil dari UN nanti," kata Syaharie Jaang.

"Ini bukan harapan, tetapi permintaan saya kalau bisa peserta UN harus lulus 100 persen, baik siswa di Samarinda maupun di Kaltim, sebagai kompensasi keterlambatan distribusi maupun pengandaan soal," katanya.

Jika pelaksanaan UN dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kondisi tahun sebelumnya, yakni dengan mengedepankan kualitas diiringi dengan koreksi soal yang baik, itu tidak masalah. "Tingkat konsentrasi siswa selaku peserta UN akan lebih fokus dan jujur karena memang tingkat kebocoran soal pun tidak ada," katanya.

"Sesuai konsep awal, pada pelaksanaan UN tahun ini (2013), dalam satu kelas, setiap anak akan mengerjakan soal yang berbeda. Tetapi, dengan dilakukannya penggandaan soal itu, saya yakin dalam satu kelas pasti ada yang soalnya sama," ungkap Syaharie Jaang.

Dengan karut-marutnya pelaksanaan UN di sejumlah provinsi, termasuk di Kota Samarinda, lanjut Syaharie Jaang, wajar jika daerah itu meminta kompensasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meluluskan semua peserta UN tersebut akibat pengadaan soal ujian yang bermasalah.

Pelaksanaan UN di Kota Samarinda sendiri menjadi dua kali pelaksanaan. UN SMA/SMK tertunda, yakni dari Kamis (18/4/2013) ditunda pada Jumat (19/4/2013).

Sebagai info bahwa yang naskah soal UN yang difotokopi atau digandakan bukan hanya terjadi di wilayah Samarinda namun terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Sebagai contoh kondisi tersebut terjadi di beberapa sekolah di Kota Cilegon, wilayah Provinsi Banten. Kurangnya naskah soal ujian membuat pihak sekolah terpaksa menggandakan soal dengan jalan difotokopi. Akibatnya, pelaksanaan ujian nasional hari pertama untuk tingkat SMP ditunda satu jam lebih. Sekolah yang mengalami kekurangan soal yaitu SMPN 5 yang berlokasi di Kecamatan Cibeber. Bahkan di SMPN Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 60 siswa/siswi, Senin (22/4/2013) mengikuti Ujian Nasional (UN) dengan menggunakan naskah fotokopian.

Sumber: Kompas

Read more